MKKS Dilarang Pungut Iuaran Sesuai Permendikbud

BALIKPAPAN,kabarbpp58.net – Fungsi utama dari MKKS itu sifatnya untuk koordinasi diantara kepala sekolah, koodinasi itu tentunya berkaitan dengan tugas-tugas pokok (Tupoksi) kepala sekolah, kemudian didalam koordinasi juga kita menjembatani apa yang terkait dari  kebijakan Dinas pendidikan kesekolah- sekolah biasanya lewat kepala sekolah , “ Kata Wisnugroho diruang kerjanya Kamis (29/8/19)

Foto : Ketua MKKS Balikpapan Wisnugroho

Maka dengan adanya MKKS kepala sekolah, seandainya ada kebijakan dari Dinas pendidikan itu lewat MKKS nanti kita yang menjembataninya, apakah bisa lewat WhatsApp apa lewat pertemuan, itulah salah satu tugas- tugas dari MKKS, sebagai penanggung jawab Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), kita juga ada beberapa kepala sekolah yang diberikan tugas untuk penaggung jawab MGMP untuk monitor mengkoordinasikan mengenai tugas- tugas di MGMP ,” jelanya

Menurutnya, karena ada fungsinya untuk agar MGMP yang ada di Kota Balikpapan  bisa berjalan dengan baik, maka perlu adanya penanggung jawab atau koordinator, yaitu kepala sekolah itu sendiri, jadi kami ada beberapa kepala sekolah yang berteugas sebagai koordinator MGMP,” ujarnya

Intinya tugas sebagai ketua MKKS adalah membuat program untuk kepentingan bersama, diantaranya untuk penguatan masalah managemen sekolah, termasuk didalamnya bagaimana implementasi kurikulum itu tidak hanya guru tapi kepala sekolahnya harus paham, maka perlu adanya penguatan lewat kegiatan pelatihan atau workshop ,” ungka Wisnu

Disinggung media mengenai wajib iuran, ditanggapi langsung oleh Wisnu, menurutnya ini ada persoalan di tahun 2019 sampai denga triwulan ke tiga hampir habis, kami dari MKKS kalau ditahun lalu masih diperbolehkan mengadakan iuran, untuk 2019 sudah dilarang oleh juknis bospus, itulah yang bikin kami mengalami kendala dana untuk membuat suatu kegiatan, intinya yang melarang adalah Permendikbud pusat, tentang petunjuk teknis penyaluran dana bos itu, dilarang iuran ,” tegasnya

Menurutnya ini masih dibahas oleh Dinas pendidikan oleh inspektorat dan BKAD, pokonya tetap sulit, karena iuran tidak boleh MKKS terkendala, kalau buat pertemuan harus keluar kocek pribadi ,” tandas Wisnu (beny)