Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Kaltara Hartono mengatakan, melalui
kerja sama perdagangan ini, diharapkan ada jaminan bagi Kaltara tetap
mendapatkan komoditas bahan pokok yang tidak bisa diproduksi sendiri.
“Sebelumnya, untuk tahun ini akan dievaluasi lebih dulu
komoditas yang masuk dan keluar Kaltara. Jadi, bisa kita petakan untuk menjaga
kestabilan harga. Kita juga akan memperhatikan bagaimana hasil kajian yang
dilakukan Bank Indonesia mengenai pola jalur distribusi bahan pokok ke
Kaltara,” kata Hartono. Evaluasi ini, lanjutnya juga melihat produk lokal yang
bisa diperdagangkan ke provinsi lain. Karena ada provinsi yang tidak memiliki
potensi sumber daya alam (SDA) seperti Kaltara.
Jika melihat dari 2018 dan 2019, Kaltara mengandalkan
pasokan kelompok bahan makanan dari lima provinsi. Yakni Kalimantan Timur
(Balikpapan, Samarinda dan Berau) untuk kebutuhan daging ayam, telur, gula
pasir dari Bulog, cabai dan jalur distribusi elpiji 3 kilogram.
Sementara untuk kebutuhan pokok lainnya, seperti beras,
dan kentang mayoritas disuplai dari Jawa Timur. Sedangkan bawang merah dan
bawang putih, secara dominan Kaltara mendapatkan pasokan dari Nusa Tenggara
Barat (NTB). Kemudian untuk kebutuhan gula nonsubsidi, minyak goreng, tepung
terigu dan sayuran, mendapatkan pasokan distribusi melalui jalur Sulawesi
Tengah dan Sulawesi Selatan.
“Berdasarkan pemetaan alur pendistribusiannya, kebutuhan
pokok di Kaltara didukung oleh lima provinsi tersebut,” tutupnya.(*/bb/ajw)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar