DPRD Fadlian Noor : Balikpapan Harus Pemerataan Pendidikan di 6 Kecamatan

BALIKPAPAN,kabarbpp58.net- Terkait sekolah khususnya bagian Balikpapan utara yang diinginkan itu adalah pemerataan di 6 kecamatan terkait sekolah karena meningat Balikpapan akan menjadi penyangga ibu kota dan juga disisi lain Balikpapan ini adalah kota ter- seksi yang dilihat oleh pusat selain PPU,Kukar,Samarinda dan Penajam. Balikpapan itu adalah kota ter-seksi yang mana dari tahun ini sampai 2024 kita harus mulai lari cepat, kita harus mulai menyiapkan sarana sekolah , pendidikan , kesehatan , dan juga terutama air minum,” kata Anggota DPRD Balikpapan Fadlian Noor kepada media ini disela-sela acara Festival Vocalis Dangdut di Balikpapan Osean Square Minggu (13/10/19)

Foto : Anggota DPRD Balikpapan Fadlian Noor

“Harapannya kedepan kepada Kota Balikpapan dan juga Ibu Kota dapat mempresentasi sarana sarana tersebut yaitu pendidikan,kesehatan,air listrik agar nanti ada pengedropan masa atau jumlah penduduk yang bertambah kita sudah siap,” ujarnya

“Untuk di Balikpapan sendiri sekolah sekolah bisa dikatakan masih kurang yang mana SD, SMP , dan SMA itu bisa dikatakan tidak berbanding lurus ketika lulus SD sekolah SMP tidak bisa menampung banyak murid dan begitupun SMA.

Pemerintah mulai menyiapkan aset dan mulai mengempetarisil aset yang mana aset aset itu bisa digunakan untuk membangun sekolah , sarana pendidikan lain , sarana kesehatan dan lain lain. Karena, Balikpapan sebagai penyangga Ibukota dengan jumlah penduduk yang akan di drop nantinya sekitar 1 juta orang dan kemungkinan sekitar 500-800 orang yang akan masuk di Balikpapan dikarenakan kota Balikpapan ini adalah kota yang cocok sebagai penyangga ibukota.

“Kedepannya nanti, Fadlian Noor berharap Pemerintah Balikpapan dengan DPRD bisa bersinergi dan juga disebut oleh pemerintah pusat karena apapun bentuknya terkait pendanaan, pembangunan dan insfrastruktur itu sangat penting terutama juga air karena air sangat fatal sekali,” jelasnya

Banyak agenda agenda terkait pilkada yang harus dilaksanakan jadi dalam waktu cepat harus ada perubahan dan akan diusulkan nantinya. Makanya harus ada sinergitas antara khususnya DPRD kota, DPRD Provinsi, DPRRI dan DPD harus saling bekerja sama untuk bisa mengawasi masyarakat pusat sampai dengan anggaran lalu DPRD kota dan Pemerintah Kota juga harus bisa bekerja sama dengan baik,” ucapnya

“Disinggung media mengenai Dana Kelurahan, Menurut Fadli, Disampaikan oleh Pihak Kementrian bahwa dana harus digunakan akhir tahun dan rencananya kedepan sekitar 1,5 M, jadi 325 itu akan dibagi dua untuk kegiatan pembangunan fisik dan juga kegiatan pelatihan yang ada output dan inputnya bisa untuk karang taruna dan itu juga sifatnya dikelolah oleh lembaga lembaga yang bisa mengelolah dan juga organisasi masyarakat yang dapat mengelolah juga dapat bekerja sama, “ ucapnya

Lebih lanjut Fadli menejlaskan, Untuk dana kelurahan sendiri pasti turunnya ke kelurahan juga yang jumlahnya kurang lebih 325 atau 350 M dan itu masih menunggu juk list, hasilnya juga belum di koordinasi oleh pihak Mendagri bagaimana aturan mainnya  dan jangan sampai ada temuan temuan di belakang hari, karena yang melaksanakan bukan hanya kelurahan tetapi lembaga juga terlibat di dalam hal itu yaitu lembaga yang di sk kan oleh kecamatan begitupun LPM,” tandasnya

Penulis : Beny

Editor  : Triani