Foto : Anggota DPRD Balikpapan Fadlian Noor |
“Harapannya kedepan kepada
Kota Balikpapan dan juga Ibu Kota dapat mempresentasi sarana sarana tersebut
yaitu pendidikan,kesehatan,air listrik agar nanti ada pengedropan masa atau
jumlah penduduk yang bertambah kita sudah siap,” ujarnya
“Untuk di Balikpapan sendiri
sekolah sekolah bisa dikatakan masih kurang yang mana SD, SMP , dan SMA itu
bisa dikatakan tidak berbanding lurus ketika lulus SD sekolah SMP tidak bisa
menampung banyak murid dan begitupun SMA.
Pemerintah mulai menyiapkan
aset dan mulai mengempetarisil aset yang mana aset aset itu bisa digunakan
untuk membangun sekolah , sarana pendidikan lain , sarana kesehatan dan lain
lain. Karena, Balikpapan sebagai penyangga Ibukota dengan jumlah penduduk yang
akan di drop nantinya sekitar 1 juta orang dan kemungkinan sekitar 500-800
orang yang akan masuk di Balikpapan dikarenakan kota Balikpapan ini adalah kota
yang cocok sebagai penyangga ibukota.
“Kedepannya nanti, Fadlian
Noor berharap Pemerintah Balikpapan dengan DPRD bisa bersinergi dan juga
disebut oleh pemerintah pusat karena apapun bentuknya terkait pendanaan,
pembangunan dan insfrastruktur itu sangat penting terutama juga air karena air
sangat fatal sekali,” jelasnya
Banyak agenda agenda terkait
pilkada yang harus dilaksanakan jadi dalam waktu cepat harus ada perubahan dan
akan diusulkan nantinya. Makanya harus ada sinergitas antara khususnya DPRD
kota, DPRD Provinsi, DPRRI dan DPD harus saling bekerja sama untuk bisa
mengawasi masyarakat pusat sampai dengan anggaran lalu DPRD kota dan Pemerintah
Kota juga harus bisa bekerja sama dengan baik,” ucapnya
“Disinggung media mengenai
Dana Kelurahan, Menurut Fadli, Disampaikan oleh Pihak Kementrian bahwa dana
harus digunakan akhir tahun dan rencananya kedepan sekitar 1,5 M, jadi 325 itu
akan dibagi dua untuk kegiatan pembangunan fisik dan juga kegiatan pelatihan
yang ada output dan inputnya bisa untuk karang taruna dan itu juga sifatnya
dikelolah oleh lembaga lembaga yang bisa mengelolah dan juga organisasi
masyarakat yang dapat mengelolah juga dapat bekerja sama, “ ucapnya
Lebih lanjut Fadli
menejlaskan, Untuk dana kelurahan sendiri pasti turunnya ke kelurahan juga yang
jumlahnya kurang lebih 325 atau 350 M dan itu masih menunggu juk list, hasilnya
juga belum di koordinasi oleh pihak Mendagri bagaimana aturan mainnya dan jangan sampai ada temuan temuan di belakang
hari, karena yang melaksanakan bukan hanya kelurahan tetapi lembaga juga
terlibat di dalam hal itu yaitu lembaga yang di sk kan oleh kecamatan begitupun
LPM,” tandasnya
Penulis : Beny
Editor : Triani
Tidak ada komentar:
Posting Komentar