P3KLL Gelar Sinergitas Peran Laboratorium Mendudkung Early Warning System Bencana Lingkungan

BALIKPAPAN,kabarbpp58.net-P3KL Pusata Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan yang mana dulunya bernaman PUSARPEDAL Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan merupakan laboratorium lingkungan rujukan nasional yang diresmikan pada tanggal 2 Agustus 1993 melalui kerjasama dalam bentuk hibah antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah jepang.

Kegiatan ini adalah sinergitas bagaimana KLH mengharmonisasikan gerakan program urusan lingkungan hidup terkait juga dengan keberadaan laboraturium lingkungan. Seperti yang diketahui UU no.23 tahun2014 tentang pemerintah daerah sudah mengamanatkan 11 urusan LH yang diserahkan kewenangannya pada pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. 11 urusan itu termasuk persampahan,limbah B3, ada juga yang menyangkut IKLH ( Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ) dan juga termasuk penegakkan hukum di bidang lingkungan hidup.

Dalam acara ini, menampilkan nara sumber,Kepala Balai BP2TKSDA Samboja, Dr Ishak Yassir S,HUT M.Si, Jufriansyah dari LSM Stabil.

Kepala Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Badan Penelitian Pengemnagan  dan Inovasi Pusat Penelitian dan Pengemangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan  Herman Hermawan, mengatakan, Dari 11 urusan LH tersebut memang ternyata masih terfokus pada daerah persampahan. KLH meminta dari semua urusan itu paling tidak hanya menyentuh pada urusan persampahan tapi menyentuh urusan yang lainnya termasuk diantaranya adalah laboraturium lingkungan. Jadi, kegiatan ini adalah bagaimana KLH memberikan suatu wawasan, memberikan suatu gambaran kepada para anggota DPR, Aparat PEMDA.para NJO dan juga anggota baperda bagaimana agar LH ini menjadi salah satu prioritas program pemerintah daerah baik terkait dengan regulasi,maupun terkait dengan program program yang berdampak kepada pencemaran lingkungan yang ada di provinsi Kalimantan timur ini, “ kata Herman kepada media ini di Senyiur Hotel Kamis (10/10/19)

Menurut Herman, Ironisnya memang provinsi kaltim ini baik di Samarinda  maupun di Balikpapan belum tersedia lembaganya UPTD label lingkungan dan kegiatan yang lain. KLH sendiri sempat berbincang dengan Asen Dullah di Bidang Ekonomi Pembangunan Pemprov Kal-Tim agar tahun ini bisa mendorong terbentuknya Lembaga UPTD labeling setelah itu tahun 2020 KLH mencoba dorong baik untuk fisiknya, alat feb , SDM terkait dengan analis dan juga perangkat yang lainnya,” jelasnya

Pada kesempatan kali ini KLH akan memberikan bantuan berupa 1 mobil lab tetapi masih BMN Pusat karena akan dilihat dulu kemampuan daerah mulai itu. Mobil lab ini adalah salah satu cara pemerintah untuk merespon secara cepat terhadap masalah pencemaran limbah baik air , udara, maupun padatan,” ujarnya

Ditambahkan Herman, Jadi, ada setiap kesempatan pencemaran masyarakat harus menilai bahwa pemerintah hadir secara cepat sehingga mobil lab ini akan berlokasi di Balikpapan,” tandasnya

Penulis : Beny

Editor : Triani