Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Balikpapan dengan Satpol PP

Ketua Komisi I DPRD Jhoni Ng : Menyikapi Parkir Liar dan Bangunan Bermasalah

KALIKPAPAN,kabarbpp58.net- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Balikpapan bersama mitra kerja Satpol PP Balikpapan, dihadiri  Ketua Komisi I bidang Hukum Jhoni Ng ,Wakil Ketua DPRD  Sabaruddin P.SS berlangsung di ruang Komisi I DPRD Balikpapan Senin( 22/10)

Foto : Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Jhoni Ng bersma Wakil Ketua DPRD Sabaruddin dalam acara RDP dengan Satpol PP

Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Jhoni Ng  ada beberapa hal yang disikapinya, bahwa yang marak sekarang ini adalah masalah parkir liar yang sudah menjamur kemana-mana, dengan ini mungkin kita punya solusi yang baik untuk menyelesaikan, kemudian Balikpapan sebagai penyangga IKN, tentunya kedepan banyak masalah- masalah yang kita hadapi tentunya seluruh kecamatan Balikpapan kita harap Satpol PP turun langsung kelapangan untuk menertibkan spanduk dan baleho yang kira-kira melanggar aturan segera ditindak sesuai aturan yang ada ,” jelasnya

Jhoni juga menjelaskan mengenai pembangunan, apabila ada pembangunan yang menyalahi aturan segera disikapi, apa solusi jalan keluarnya, jangan serta merta masyarakat sudah membangun baru disuruh bongkar, menurut Jhoni seharusnya pada saat membangun diingatkan dulu dan apakah juga ada koordinasi dengan bagian perizinan, kita tentunya menciptakan situasi kondusif dan nyaman ,” Ketua Komisi I Jhoni Ng

Kasat Satpol PP Zulkifli menaggapi hal-hal yang disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Balikpapan dan jajaranya, menurut  Zulkifli kami meminta beberapa usulan evaluasi mengenai Perda ketertiban umum, misalnya kita menrapkan perda yang lebih tinggi, misalnya melanggar perda yang berjualan di trotoar diberi denda Rp 50 ribu besok bisa jualan lagi, sekarang bagaimana caranya supaya ada efek jera itu salah satunya yang kami usul dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPRD Balikpapan ,” ucap Zulkifli

Mengenai pedagang di Asrama Haji masih dalam pembahasan juga, tapi dalam perda sudah jelas bahwa berjualan difasilitas umum tidak diperbolehkan, kecuali ada izin khusus, tapi masih dalam proses, intinya kalau tidak di izinkan berarti harus pindah ,” jelasnya

Kalau masukan dari Komisi I kita harus tegakkan aturan, Untuk kapasitas personil yang kita sampaikan juga bahwa idealnya 351 sakarang anggota kami 229 jadi masih banyak kita perlukan, “ tandasnya (beny)