Enam Fraksi yang Berbedah Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun 2020

Balikpapan,kabarbpp58.net- Senin 25 November 2019 , Anggota DPRD Balikpapan melakukan Rapat Paripurna mengenai  “ Pendapat  Akhir  Fraksi  DPRD  Kota  Balikpapan Atas  Jawaban  Walikota Terhadap  Rancangan  Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan Tentang  APBD  Tahun 2020 .“ yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan.

Rapat Paripurna ini dihadiri oleh 31 Anggota DPRD dan diwakili oleh 6 anggota DPRD dari Fraksi yang berbeda yaitu , Hj. Suwarni ., S.H ( Golkar ) , Taufiq Qul Rahman ( PKB ) , H. Aminuddin ., S.H ( Gerindra ) , Sandi Ardian ( PKS ) , H. Ali Munsjir Halim.,SE,MM ( Demokrat  ) ,Simon Sulean,SE.MM ( Nasdem ) dan dihadiri juga oleh walikota balikpapan.

Pendapat dari fraksi golkar tentang rancangan pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 adalah dalam penyusunan RAPBD tahun 2020 harus sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku dan harus berjalan sesuai dengan tahapan tahapan yang berlaku dan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian  kebijakan umum anggaran ( KUA ).

Selanjutnya , pendapat Fraksi dari partai PKB menyetujui rancangan terhadap nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2020. dengan beberapa catatan khusus yaitu terkait dana hibah prosesnya tidak perlu dibahas di Anggota DPRD atau badan anggaran DPRD Kota Balikpapan.

Pendapat Fraksi dari partai Gerindra , pada tahapan ke 4 rapat paripurna ini telah di sepakati  serta penandatanganan daerah yang direncanakan di tahun 2020 dan demikian pula belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung , maupun tidak langsung dan pembiayaan dana. Pendapat Fraksi dari partai PKS, meyakini bahwa pendapatan asli daerah yang saat ini telah disetujukan masih bisa lebih tinggi dari apa yang ditargetkan.   

Pendapat Fraksi dari partai Demokrat , menyetujui rancangan terhadap nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja tahun2020 . dan yang terakhir pendapat fraksi dari partai Nasdem , fraksi ini kembali menegaskan dalam pengalokasian pos-pos belanja untuk tetap berprinsip pada skala prioritas dan mengutamakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa , 6 perwakilan dari fraksi yang berbeda ini telah menyetujui tentang Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 ini ( triani)