KOMISI I DPRD BALIKPAPAN AKAN MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PEMKOT MENGENAI PERDA INISIATIF DPRD - Kabar Balikpapan58.net

Breaking

Senin, 11 November 2019

KOMISI I DPRD BALIKPAPAN AKAN MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PEMKOT MENGENAI PERDA INISIATIF DPRD

BALIKPAPAN,kabarbpp58.net –Komisi I Bidang Hukum DPRD Kota Balikpapan akan melakukan koodinasi dengan pihak pemkot mengenai perda inisiatif dari DPRD, akan kita skala peroritaskan yang pastimya yang sudah memiliki kajian dan masa akademik akan kita rangkaikan, yang pastinya hari ini kebutuhannya adalah untuk paling tidak penguatan IKN kedepan, “ kata Anggota Komisi I Andi Arif Agung yang membidangi Bapemperda diruang Komisi I Senin (11/11/19)
Foto : Anggota Komisi I DPRD Balikpapan bidang BAPEMPERDA Andi Arif Agung
“Dari pemkot sendiri kita tunggu seperti apa, mungkin ada usulan dari pemkot, pastinya kita akan koordinasi yang pastinya ada beberapa usulan mengenai revisi perda, salah satunya tentang RTRW dan juga rencana detail tata ruang ( RDTR )  "Kemudian yang saya kira untuk dilakukan revisi. Kemudian ada beberapa juga yang sempat masuk ke pimpinan yaitu keluhan-keluhan dari Perhotelan dan juga Rumah makan, Tempat hiburan untuk dilakukan revisi tarif pajak. Jadi, kita akan coba koordinasikan dengan kawan-kawan DISPENDA seperti apa evaluasinya , kalau memang nanti harus di evaluasi mungkin dengan di turunkan tarif tersebut malah akan meningkatkan kemampuan untuk menaikkan PAD , karena mungkin dianggap karena situasi ekonomi yang kurang bagus jadi beban pajak yang mungkin terlalu besar akhirnya Rumah Makan , Hotel dan mungkin tempat hiburan akan semakin sepi,” ujarnya.

Rancangan PERDA tentang perencanaan transportasi memang hari ini kita juga harus start melihat situasinya, kadang-kadang banyak di daerah yang jalan padat penduduk orang memiliki mobil tetapi tidak memiliki garasi , jadi akses jalan akan tertutup. Karena memang pastinya juga memiliki kendaraan baik roda dua ataupun roda empat itu adalah haknya masing-masing warga , tetapi paling tidak jangan sampai memiliki kendaraan roda empat tapi tidak memiliki garasi dan akhirnya nanti malah badan jalajn yang dipakai masyarakat untuk tempat memakirkan kendaraan roda empatnya tersebut yang akhirnya akan merugikan masyarakat yang lain," jelasnya

"Kita melihat mudah-mudahan PERDA ini bisa dirasakan tahun ini. Karena nanti kita lihat situasinya atau dinamikanya seperti apa, pastinya lagi-lagi akan mendapatkan tanggapan dari fraksi-fraksi. Dikarenakan usulan ini memang dari pemerintah kota. Kita harus memahami semangatnya itu dan pastinya ini nanti akan sampaikan kepada fraksi-fraksi dan akan diberikan tanggapan seperti apa nantinya," terang A3 (triani)
               

Tidak ada komentar:

Posting Komentar