Rapat Paripurna Terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020

BALIKPAPAN,kabarbpp58.net-DPRD Kota Balikpapan melaksanakan Rapat Paripurna terkait Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.tahun anggaran 2020 berlangsung diruang rapat paripurna DPDR Balikpapan Selasa ( 15/11/19)

Foto : Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin P. SS

                                  

Foto : Suasana Paripurna

Wakil Ketua DPDR Balikpapan Sabaruddin P.SS dalam sambutannya  menyatakan  bahwa pada UU no.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan  APBD merupakan anggaran keuangan daerah yang di tetapkan dalam PERDA yang memuat proyeksi penerimaan dan pengeluaran daerah dalam suatu periode tertentu.

APBD pada hakikatnya merupakan instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu,Pemerintah Daerah bersama DPRD senantiasa berupaya untuk menyusun APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan real masyarakat atas dasar potensi daerah serta dapat memenuhi ketentuan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik di daerah Kota Balikpapan.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 86 ayat 1 , Permendagri no.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang telah diubah dengan Permendagri no.21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri no.13 tahun 2006. Disebutkan bahwa pembahasan rancangan Perda APBD dimulai dengan pembahasan semua kebijakan umum anggaran dan PPAS ( Kualitas perlakuan anggaran sementara ).

Dalam hal itu kebijakan pembangunan daerah yang selanjutnya akan dipimpin dalam rencana kerja anggaran SKPP dan Undang Undang pedoman  PERMENDAGRI No.33 tahun 2019, tentang pedoman penyusunan APBD anggaran tahun 2020 agar pada saat evaluasi gubernur dalam rangka sinkronisasi kebijakan anggaran antar pemerintah pusat , pemerintah provinsi dan pemerintah daerah tidak terjadi permasalahan.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi S.E menyampaikan bahwa struktur pokok RAPBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dapat dijelaskan Pendapatan Daerah pada tahun 2020 direncanakan sebesar Rp.2,26 Triliun lebih. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 setelah perubahan,yakni sebesar Rp.2,25 Triliun lebih. Berarti mengalami penurunan sebesar Rp.266,96 Miliar lebih atau 10,56%. Hal ini disebabkan karena adanya pendapatan daerah yang belum dimasukan ke struktur APBD yaitu sumber penerimaan Dana Alokasi Khusus baik DAK Fisik maupun Non fisik kecuali tunjangan sertifikasi guru dan Bantuan Keuangan Provinsi serta penerimaan daerah launnya, seperti Dana Alokasi Umum Tambahan, Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dan Bantuan Operasional Sekolah Nasional. Komponen pendapatan Daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp. 715 Miliar. Bila dibandingkan dengan PAD pada tahun anggaran 2019 setelah perubahan sebesar RP. 688,4 Miliar, meningkat sebesar Rp. 26,57 Miliar lebih atau 3,86%. Kenaikan ini bersumber dari pos penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Lebih lanjut komponen PAD terdiri dari empat sumber pendapatan,yaitu Pajak Daerah,Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pajak Daerah pada tahun anggaran 2019 setelah perubahan penerinmaan dari Pajak Daerah ditetapkan sebesar Rp.501,95 Miliar lebih. Pada tahun anggaran 2020, penerimaan pajak daerah direncanakan sebesar Rp.515,29 Miliar lebih. Dengan demikian penerimaan dari sumber ini mengalami peningkatan sebesar Rp.13,34 Miliar lebih atau 2,66%.(triani)