Thohari Aziz :Gelar Reses Mengenai Seputar Air Bersih,Banjir dan PPDB Zonasi

BALIKPAPAN,kabarbpp58.net- Wakil Ketua DPRD dari  Partai PDI Perjuangan Thohari Aziz SH melasanakan Kegiatan Reses masa persidangan III Tahun 2019.

Foto :Wakil Ketua DPDR Thohari Aziz SH,dan para nasra sumber

Reses yang digelar oleh Wakil Ketua DPRD ini dilaksanakan di halaman Kelurahan Sepinggan Balikpapan Selatan Selasa (19/11/19)

Hadir dala acara reses tersebut ,Camat Balikpapan Selatan, Dishub , Disdikbub,LPM , serta tokoh masyarakat kelurahan se- Balikpapan selatan

Dalam reses tersebut dihadiri kurang libih 200 warga dari berbagai wilayah di Balikpapan Selatan hadir menyampaikan aspirasinya dari aspirasi tentang pembangunan,penagna banjir dan penerangan jalan umum dan air bersih

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Aziz SH, DPRD Balikpapan memiliki mekanisme perencanaan pembangunan mulai dari musyawarah kelurahan , musrenbang kecamatan musrenbang kota , program EKPBD yang demikian dibahas dengan tahapan. Reses ini juga merupakan bagian dari tahapan, kita menjalin aspirasi masyarakat yang nantinya aspirasi tersebut akan menjadi Pokir DPRD yang akan kita masukkan di e-planning,” ujar  Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Thohari Azis.

Menurutnya Thohari, kita juga menyiapkan formulir aspirasi nanti yang akan di rangkum dan akan dijadikan program kerjanya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat nanti di musrenbang atau penetapan anggaran APBD nantinya.

Hal ini tentunya diawali dengan masuk di e-planning .Jadi , masukkan yang dominan hari ini masih seputar Air Bersih, masalah banjir dan masalah PPDB zonasi .

"Untuk PPDB sendiri , Balikpapan selatan memiliki penduduk terbesar setelah Balikpapan utara, dan untuk SMP dan SD memang belum berbanding lurus dengan jumlah penduduk di Balikpapan selatan sehingga kemarin saat rapat Thohari Azis mendorong adanya RKB ( Ruang Kelas Baru ) dan untuk jumlah PPDB nya nanti akan dikontrol lagi ,’ jelasnya

Ia kembali menjelaskan, jumlah menampung PPDB di Balikpapan Selatan belum mencapai 60%. DPRD awalnya meminta reekstra nya DISDIKBUD dinaikkan menjadi 75% sehingga personal ini juga bisa ter cover dengan baik kemudian pula sistem zonasi. Undang-undang sudah mengamalkan APBD ke dinas pendidikan minimal 20%.

"Untuk PJU sudah dipangkas oleh BAPEDDA , kita menginginkan 4 miliar tetapi tinggal 2 miliar saja yang disetujui dan nanti yang 20% akan diserahkan ke kelurahan. Artinya , pak lurah harus menginvetalisir jumlah PJU nya ada berapa di kelurahan tersebut. sebenarnya itu adalah terobosan yang bagus juga , tetapi kelurahan memang harus kerja ekstra.,” tandas Thohari (triani)