Amirudin : Mengaggap BPN Kukar dan Dinas PU Provinsi Tidak Bisa Bekerja Maksimal - Kabar Balikpapan58.net

Breaking

Senin, 16 Desember 2019

Amirudin : Mengaggap BPN Kukar dan Dinas PU Provinsi Tidak Bisa Bekerja Maksimal

BALIKPAPAN,kabarbpp58.net- Hari ini masyarakat Kaltim terkhusus daerah Balikpapan dan Samarinda sedang berbahagia,  karna besok, Selasa 17 Desember 2019 adalah hari peresmian jalan tol Balikpapan-Samarinda yang akan di resmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Foto : Amirudin yang menutuk haknya
Tapi tidak dengan masyrakat yang tanah nya terkena dampak pembangunan jalan tol yang sampai saat ini pembebasannya belum terselesaikan, masih ada banyak masyrakat yang sedang khawatir atas tanah milikinya yang belum di ganti untung seperti janji yang di sampaikan presiden jokowi.

Menurut amirruddin hari ini pemerintah belum mampu menangani secara maksimal untuk pembebasan jalan tol,  di karenakan tanah milik orang tuanya yang juga terkena dampak dari jalan tol di seksi 2 atas nama Mat Ninggar dengan luas sebesar 11.532 Meter yang berlokasi di kelurahan karya merdeka kecamatan samboja kabupaten kutai kartanegara provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2012 sampai dengan 2019 masih belum terselesaikan, begitupun dengan 5 orang lainnya yang juga masih belum terselesaikan pembebasannya di lokasi yang sama, atas nama umar dengan luas 16.039, lasiang dengan luas 10.088, nursiah dengan luas 9.990, lasiang dengan luas 6.769, lacapi dengan luas 3.157 ," jelas Amirudin

Saya berharap dengan kedatangan presiden jokowi bisa menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan yang sampai saat ini belum di selesaikan, dan dalam waktu dekat ini dapat di selesaikan oleh pemerintah, karna menurut saya BPN Kukar dan Dinas PU Kaltim hari ini saya anggap tidak bisa bekerja, mempersulit masyarakat, dan tidak mengindahkan peraturan presiden no 71 tahun 2012.

"saya berharap  jalan tol ini seharusnya di resmikan ketika memang sudah tidak ada lagi permasalahan yang terjadi terkait pembebasan lahan, karna ini adalah hak rakyat yang mana pemerintah berkewajiban untuk menyelesaikan. Karna hari ini rakyat juga telah bekerja sama untuk memberikan izin agar tanahnya bisa di garap untuk kepentingan umum namun pemerintah setempat seakan memperumit pembebasan yang menjadi hak rakyat. tegasnya (*/AB))

Sumber ( AB)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar