Komisi IV DPRD Balikpapan Budiono : Tahun 2020 Target Prolegda Agak Sedikit Menurun

BALIKPAPAN,kabarbpp58.net- Untuk persiapan tahun baru 2020 ini, walaupun sudah ada sebagian pekerja yang cuti dan keluar kota DPRD Kota Balikpapan tetap fokus bekerja untuk menyelesaikan agenda. salah satunya hari ini ada dua agenda paripurna, yang pertama adalah penetapan prolekda tahun 2020,  ada 19 prolekda yang sudah ditetapkan 13 usulan eksekutif dan 6 usulan legislatif.

Foto :Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Budiono

Tahun 2020 target prolegda agak sedikit menurun dibandingkan tahun 2018 dan 2019, kalau tahun tahun yang lalu lebih dari 40 dan tahun 2020 ini hanya 19 saja. Kalau saya lebih setuju bahwasanya perda perda tersebut di kurangi lalu kita mudahkan investor jangan kita perbanyak aturan aturan ,” Kata Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Budiono di runga Komisi IV DPRD Balikpapan Kamis ( 26/12/19)

“Salah satu contohnya ada yang diajukan di tahun 2020 ini adalah perda revisi PHM karena terus terang di kota balikpapan ini pajak hiburan itu paling tinggi, ada sekitar 60% dan investor tentunya akan berfikir kalau pajaknya terlalu tinggi. Jadi, kita akan ajukan kolega di tahun 2020 ini dan akan direvisi yang salah satunya itu juga ada keluhan keluhan masyarakat terkait perda IMTN dan hal ini tentunya akan direvisi juga, karena keluhan keluhan masyarakat agak sedikit sulit dan lama selesainya.

Target yang ditetapkan di 2020 ada 19 kolegda jika dibandingkan tahun lalu ini lebih sedikit. target ini memang disetujui karena ini adalah arahan dari pemerintah pusat dan juga jangan terlalu banyak aturan. apalagi di mendagri jika terbit satu aturan baru harusnya bisa menghapus dua aturan yang lama yang artinya lebih memudahkan seseorang untuk berinvestasi dan memudahkan seseorang untuk berusaha di kota balikpapan, dan hal yang mendasar mendasar tersebut contohnya seperti perubahan perda rt rw karena hal itu juga bersinergi untuk datangnya ikn ke kota Balikpapan ,” jelasnya

Perda IMTN itu sudah ditetapkan, jadi DPRD Balikpapan akan me revisi seperti terjadinya keluhan keluhan masyarakat seperti hal apa yang menyusahkan masyarakat terkait adanya perda IMTN. Contohnya mungkin yang saat ini masih tumpang tindih, yang jelas masyarakat banyak mengeluh karena lambatnya proses dan susahnya pengurusan IMTN.

Untuk perda rt rw tentunya harus menyesuaikan dengan datangnya IKN. contohnya, mungkin yang saat dulu kariangau ditetapkan sebagai kawasan industri namun saat datangnya nanti pekerja pekerja di kawasan itu otomatis disana itu semata mata tidak hanya untuk industri dan sebagian mungkin bisa dijadikan untuk pemukiman,” tuturnya.

Mengenai rapat paripurna internal, rapat tersebut untuk menentukan rancangan kerja DPRD. sebelum memasuki tahun baru atau tahun anggaran baru kita harus mempunyai rancangan kerja, contohnya di BK ada 20 kali rapat internal lalu ada 5 kali kajian terkait masalah masalah ke disiplinan,” jelas Budiono .(beny)