Haluan itu tercipta bukan untuk pencitraan,
melainkan hal yang diserap dari keluh kesah masyarakat terkait dengan politik
yang diidentikkan dengan uang. "Itu lahir dari riset, dari penelitian
terkait harapan masyarakat terhadap partai politik, salah satunya lahirlah itu,
politik tanpa mahar. Jadi bukan untuk pencitraan bagi NasDem, melainkan sebagai
tuntutan rakyat Indonesia," jelas Ahmad Ali di sela-sela kunjungan safari
konsolidasi Partai NasDem di Balikpapan, Kalimantan Timur. Minggu (8/12/2019).
Menurutnya, NasDem tetap berkomitmen
membangun demokrasi tanpa mahar politik. Mahar politik dinilai menjadi salah
satu pemicu munculnya praktik korupsi sehingga menimbulkan ketidakpercayaan
masyarakat terhadap partai politik.
"Partai NasDem lahir di era reformasi dan
tetap berkomitmen untuk membangun demokrasi di Indonesia lebih baik tanpa
adanya mahar politik," tegasnya.
Menyongsong Pilkada serentak 2020 mendatang,
ada sekitar 200 daerah yang bakal menggelar pilkada dan Nasdem kembali
mengingatkan tentang dampak buruk akibat praktik mahar politik.
Ahmad Ali menegaskan momen Pilkada adalah
batu loncatan bagi Partai NasDem untuk membangun kepercayaan masyarakat
terhadap kiprah partai melalui edukasi politik yang sehat.
"Untuk mendapat rekomendasi Partai
NasDem para bacalon kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak
perlu berkenalan dengan wakil ketua umum atau pengurus DPP NasDem lainnya.
Tidak juga harus datang membawa sekoper uang karena hal itu tidak menjadi
syarat Partai NasDem," ujarnya.
Partai NasDem akan menyaring calon kepala
daerah melalui hasil survey dari 8 lembaga survey. Dari hasil itu, dipilih
untuk diberikan rekomendasi usungan partai berdasarkan kriteria yang diharapkan
masyarakat. Calon kepala daerah yang diusung adalah putera terbaik, tidak mesti
kader partai.
"Kita bisa membaca keinginan publik
lewat lembaga survei. Jika sudah tahu tidak berpotensi jangan kita
paksakan," tuturnya.
Oleh sebab itu, NasDem berkomitmen tetap
konsisten menolak mahar politik meski itu dianggap wajar. Ahmad Ali menambahkan
bagi bakal calon bupati, walikota, dan gubernur yang melamar ke Partai
NasDem agar sejak dini menyiapkan gagasan perubahan demi mensejahterakan
masyarakat.
Dia meyakini, kepala daerah yang lahir dari
kontestasi Pilkada tanpa mengumbar mahar politik akan membawa perubahan besar,
dan tak rentan melakukan korupsi saat menjabat nanti. Safari konsolidasi Partai
NasDem etape pertama itu meliputi seluruh provinsi di Pulau Kalimantan.
Sebelum ke Kalimantan Timur, rombongan DPP
Partai NasDem yang dipimpin Ahmad Ali itu telah berkunjung ke Kalimantan Tengah
dan Kalimantan Selatan.
Selanjutnya akan menggelar agenda konsolidasi
bersama kader NasDem di Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Selain Wakil
Ketua Umum Ahmad Ali, pengurus DPP Partai NasDem yang mengikuti safari
konsolidasi diantaranya Ketua DPP bidang Organisasi dan Keanggotaan Rusdi Masse,
Ketua DPP bidang Media dan Komunikasi Publik Charles Meikyansah, Ketua Teritori
Partai NasDem Kalimantan Syarif Abdullah Alkadrie, serta Ketua Umum DPP Garnita
Malahayati Indira Chunda Thita.
Agenda safari konsolidasi itu digelar
menindaklanjuti hasil Kongres Partai NasDem ke-II di Jakarta yang menargetkan
Partai NasDem tampil sebagai pemenang di Pemilu 2024 mendatang (*)
Rilis:
Humas NasDem Balikpapan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar