Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Suriani, Akan ada Referensi BPJS Tunggakan 5 Tahun Bisa Menjadi 2 Tahun Diberikan Pemutihan

BALIKPAPAN,kabarbpp58.net - Selasa ( 14/01/20), Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Melakukan RDP dengan BPJS Kesehatan,Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan (DKK ) Kota Balikpapan

 

Foto : Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Suriani

Rapat dengar pendapat (RDP) dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Iwan Wahyudi didampingi Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Suriani.

Pihak terkait dalam hal ini juga melakukan pengecekan data milik BPJS dan juga DKK. Antara lain data data ini mengenai Masyarakat Penerima Bantuan ( PBI ) maupun juga yang memiliki tunggakan.

"melalui sinkronisasi data antara kedua belah pihak suryani menjelaskan " ada sih yang kami temukan berbeda, jadi ini jumlah PBI dan yang mandiri tertunggaknya cukup banyak," kata suriani

Data non PBI yang menunggak ada 83.847 itu yang menunggak seluruhnya di Balikpapan lalu data data yang dari dinas sosial yang APBN 96.854 dan untuk APBD Provinsi ada 1.234 itu juga data dari dinsos," ujarnya

Komisi IV mengharapkan kalau kelas III BPJS dapat di gratiskan semua, tetapi juga harus di singkronkan dulu data. Dinas sosial mengatakan bahwa data tersebut harus singkron dulu dan alasan data itu tidak singkron disebabkan karena pendatang, yang tidak melapor. Lalu ada data juga yang KTP belum Balikpapan dan ada orang yang terlantar dibantu masuk ke situ.

"Jika ada yang terdaftar di BPJS Kelas III dan orang tersebut tidak termasuk dalam warga miskin nanti akan ditemukan verifikasi " orang yang paling utama adalah orang yang tidak mampu.Makanya akan kami lakukan verifikasi lagi, jadi tetap mngutamakan yang masyarakat tidak mampu."

Akan ada sedikit referensi dari BPJS bahwa tunggakan yang 5 tahun bisa menjadi hanya 2 tahun, jadi diberikan pemutihan,” jelas Suriani ( triani)