DPRD Balikpapan, Tujuan Pokok Raperda Untuk Percepatan Penyebaran Pembangunan Industri Berorientasi Lingkungan Hidup

BALIKPAPAN,kabarbpp58.net - Selasa ( 21/01/2020 ),  DPRD Kota Balikpapan Melakukan Sidang Rapat Paripurna mengenai Rencana Pembangunan Industri Kota Balikpapan dan Perubahan Atas Perda Nomor 02 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pada rapat paripurna ini dihadiri oleh 33 orang anggota DPRD Kota Balikpapan dan dihadiri juga oleh Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, dan OPD terkait lainnya.

Balikpapan mendapat penghargaan dari panji panji keberhasilan pembangunan yang dilakukan pada hari ulang tahun provinsi kalimantan timur ke 63 lalu dan  terdapat enam belas panji yang diraih oleh kota balikpapan. tentunya kita berbangga atas penghargaan tersebut karena usaha doa dan dukungan seluruh stekholder kita semua dapat meraih keenam belas panji keberhasilan tersebut.

Terhadap rancangan peraturan daerah kota balikpapan tentang kedua rancangan raperda  tersebut. hal ini harus segera ditetapkan dengan wujud pada peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 dan peraturan menteri dalam negeri Nomor 11 Tahun 2019  tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Mengingat pentingnya perusahaan tersebut maka raperda ini menjadi prioritas pertama di awal tahun ini untuk segera  dituntaskan demi kelancaran jalannya pemerintahan. selanjutnya,  mengenai rancangan peraturan daerah kota balikpapan tentang rencana pembangunan industri kota balikpapan,

Pemerintah balikpapan berinisiatif untuk segera menjalankan amanah undang undang Nomor 03 tahun 2014  tentang perindustrian dan mengacu rencana induk pembangunan dan kebijakan industri nasional untuk menyusun rencana pembangunan industry,” Jelas Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh S.Sos dalanm rapat pembahasan perubahan perda di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan Selasa (21/1/2020)   

Tujuan pokok dari raperda ini adalah untuk percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di seluruh wilayah dengan tetap berorientasi pada lingkungan hidup,” teranya.

Sementara Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi SE, dalam sambutannya, Sebagaimana di ketahui bersama bahwa berdasarkan daerah Nomor 02 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah yang merupakan implementasi dari peraturan pemerintah Nomor 18  tahun 2016 tentang perangkat daerah. pemerintah kota balikpapan melaksanakan suatu susunan  perangkat daerah  yang terdiri dari sekretaris DPRD, inspektorat, 19 dinas, 4 badan dan 6 kecamatan.

Seiring dengan perkembangan pengaturan penataan terhadap beberapa  peraturan perundang undangan yaitu ditetapkan peraturan pemerintah Nomor 72  tahun 2019, tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016,  tentang perangkat daerah dan peraturan industri dalam negeri Nomor 11 tahun 2019 tentang perangkat  daerah yang melaksanakan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.,” jelasnya Rizal ( triani)