DPRD Balikpapan,Rapat Paripurna Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

BALIKPAPAN,kabarbpp58.net - Selasa ( 28/01/2020 ), DPRD Kota Balikpapan melakukan Rapat Paripurna mengenai Rencana Pembangunan Industri Kota Balikpapan dan Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Rapat paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Thohari Azis,S.H. Dihadiri juga oleh Beberapa OPD Terkait dan 6 Juru Bicara Fraksi yaitu Suriani dari Partai Golkar, H.Haris dari Partai PDI include PKB, Rahmatia dari Partai Gerindra, H.Laisa Hamisa dari Partai PKS, Asrori dari Partai Demokrat dan Capt.M.Hatta Umar dari Fraksi gabungan.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Wali Kota Balikpapan telah Menyampaikan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kota Balikpapan, Tentang Perencanaan Pembangunan Industri Kota Balikpapan dan Raperda Perubahan atas Perda No.02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

" Dalam nota penjelasan Wali Kota Balikpapan tersebut dapat disimpulkan antara lain, Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan Industri Kota Balikpapan bertujuan untuk mewujudkan Industri Kota Balikpapan yang kuat dan maju serta berorientasi pada lingkungan, Transformasi industri Kota Balikpapan yang mengedepankan industri pengolahan bukan Migas, Kepastian Berusaha, Persaingan yang sehat serta pemerataan kesempatan mengembangkan industri secara berkeadilan lalu membuka kesempatan kerja dan perluasan lapangan kerja baru yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapa," Kata Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Thohari Azis

Sementara, dengan disusunnya Rencana Perubahan Perda No.02 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yakni sebagai penerapan peraturan pemerintah No.72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah serta peraturan menteri dalam negeri No. 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan Politik. Dimana pemerintah kota bermaksud untuk melakukan perubahan dengan tambahan satu badan, yakni badan kesatuan bangsa dan politik yang bertugas melaksanakan tugas dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.

Suriani dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan bahwa Fraksi Golkar mendukung Langkah Pemerintah Kota Balikpapan terkait Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.02 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah yang merupakam implementasi dari undang undang No.23 tahun 2014.

Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016, Tentang Perangkat Daerah yang telah menetapkan susunan terhadap Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,Inspektorat, 19 Dinas Serta 4 Badan dan 6 Kecamatan.

Dengan menyesuaikan perkembangan, pengaturan dan penataan terhadap beberapa kelembagaan. Peraturan perundang - undangan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2019, Tentang perubahan atas pengaturan pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Fraksi Golkar berharap dengan peningkatannya Dinas Pertahanan penata ruang menjadi perangkat daerah type A  dan dapat mempermudah wawasan pemerintahan di Bidang Pertanahan, Sub urusan pemerintahan di Bidang Penataan Ruang dan Sub urusan pemerintahan di Bidang Tata Bangunan Gedung. (triani).