Ketua KPU Noor Thoha, PPK,PPS dan KPPS Recruitmenya Terbuka - Kabar Balikpapan58.net

Breaking

Rabu, 15 Januari 2020

Ketua KPU Noor Thoha, PPK,PPS dan KPPS Recruitmenya Terbuka

BALIKPAPAN, kabarbpp58.net -  KPU melakukan koordinasi dengan semua stekholder terkait dengan pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan itu satu paket pembahasannya dengan PPS dan KPPS.
Foto : Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha SH
"Alasan KPU harus memanggil seluruh stekholder, karena yang pertama PPK,PPS dan KPPS itu nanti harus bekerja sama dengan Pak Camat, Pak Lurah dan Pak RT dalam rangka penyelenggaraan pilkada nya. Kalau tahun yang lalu PPK, PPS dan KPPS terutamanya PPS itu ada rekomendasi, jadi orang orang yang di test oleh KPU itu berdasarkan rekomendasi dari pak Lurah," kata Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha SH,dalam acara rapat pembentukan badan adhoc di Hotel Grand Tiga Mustika Rabu (15/1/2020)

Untuk tahapan kali ini tidak ada, jadi PPK,PPS dan KPPS itu recruitmen nya terbuka, siapa saja boleh mendaftar dan siapa saja boleh menyerahkan berkas. Oleh karena itu, pak camat, pak lurah dan seluruh stekholder terkait setidaknya memahami hal itu, jangan sampai nanti ada miskomunikasi karena mereka bagaimanapun adalah pihak pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pilkada.

Selanjutnya, KPU juga mengundang kepala dinas kesehatan dan kepala BNN. KPU mengundang mereka karena untuk penyelenggara PPK,PPS, dan KPPS sekarang ini ada tambahan syarat, kalau dulu cukup dengan melampirkan surat kesehatan dari puskesmas. Untuk sekarang itu seperti melampirkan surat kesehatan saja tidak cukup tetapi harus menunjukkan surat kesehatan jasmani, sehat rohani dan sehat bebas dari penyalahgunaan narkotika,” ujar Thoha

“Maka untuk menjalani tahapan tersebut itu perlu biaya tinggi, maka inilah yang dikoordinasikan KPU dengan kabag hukum dalam hal ini dia mewakili walikota, kemudian kepala dinas kesehatan dan Kepala BNN, apakah harus dipungut biaya sementara PPK, PPS dan KPPS ini tenaga edhok honornya juga dibawah UMR. kalau harus dibebani biaya diawal tahapan dimana saat menjalankan syarat harus ada persyaratan itu pasti akan membebankan mereka dan kemudian tidak ada yang mendaftar. Maka nanti akan dikoordinasikan hasilnya seperti apa pasti akan diberitahu, KPU merumuskan sebatas usulan usulan dan akan di sandingkan apakah dengan formula yang sebagaimana diusulkan oleh para stekholder sebagaimana itu berlawanan dengan aturan atau tidak,” jelasnya.

Demikian pula BNN, BNN ini sebenarnya gratis dan yang jadi masalah adalah untuk membeli alatnya itu harus dibeli di apotek untuk menunjukkan enam parameter itu antara 100 - 150.  Juga ada implikasi cost ( biaya ), maka inilah yang betul betul diperhatikan dalam hal ini supayadi satu sisi penyelenggaraan pilkada berjalan, PPK dan PPS ada yang mendaftar,” tutupnya.(beny)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar