Ketua Komisi 1 DPRD Balikpapan Johny Ng, BPN Jangan Sampai Mengukur Ulang IMTN yang Sudah Diukur, Akan Memberatkan Masyarakat - Kabar Balikpapan58.net

Breaking

Senin, 03 Februari 2020

Ketua Komisi 1 DPRD Balikpapan Johny Ng, BPN Jangan Sampai Mengukur Ulang IMTN yang Sudah Diukur, Akan Memberatkan Masyarakat

BALIKPAPAN,kabarbpp58.net - Komisi I DPRD Kota Balikpapan melaksanakan RDP ( Rapat Dengar Pendapat ) bersama dengan pihak DPPR dan pihak BPN.
Foto : Ketua Komisi 1 DPRD Balikpapan H.Johny Ng
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Balikpapan H,Johny Ng diruang Komosi 1 Senin (3/2/2020)

Kaitannya dalam RDP ini adalah Komisi I Balikpapan ingin me revisi IMTN yang ada ini, karena ada keluhan keluhan masyarakat yang perlu ditanggapi. Untuk masalah revisi itu nanti akan kita minta masukan dari DPPR dan BPN, intinya mereka sudah memberi beberapa masukan masukan tentang perubahan IMTN ini.

Hal yang sangat penting pertama itu adalah jangan sampai IMTN ini sudah diukur akan diukur lagi, ini adalah salah satu yang memberatkan masyarakat. disamping itu juga, urusannya akan menjadi berkepanjangan,” kata Johny kepada kabarbalikpapan58.net

“ Maka dari itu, Komisi I DPRD Kota Balikpapan akan mengkaji ulang kembali dan akan datang ke universitas untuk menyampaikan kajian kajian tersebut. termasuk komisi I meminta DPPR bersama dengan BPN menentukan salah satu konsultan tentang masalah pengukuran tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan masalah segel, masalah urusan bagaimana penyelesaian tanah dan masukan dari DPPR tadi akan dibawa untuk dikaji dan dijadikan revisi jadi masih memerlukan waktu,” jelasnya

Disamping itu BPN sudah memiliki terlalu banyak keluhan keluhan dari masyarakat yang berkaitan dengan mengurus IMTN dan urusan sertifikat. maka dari itu, Komisi I meminta kepala BPN untuk me revormasi staff staff yang ada di BPN  dan bisa membantu kepala BPN juga untuk menyelesaikan masalah masalah. Karena, menurut kepala BPN sendiri masih banyak tunggakkan massal yang perlu diselesaikan.

Naskah akademik khusus untuk perubahan IMTN itu kita nanti akan ke unibrow karena memang mereka lebih menguasai masalah masalah tanah dan sudah berpengalaman.

Terkait biaya sebenarnya IMTN tidak dikenakan biaya, tetapi karena ada yang dimanfaatkan untuk biaya konsultan untuk pengukuran dan lain lain itu yang membuat adanya biaya biaya tersebut timbul,” tutup Johny (bny/triani) 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar