NOTARIS ARIFIN DI PAKSAKAN VONIS DUA TAHUN

BALIKPAPAN,kabarbpp58.net- Notaris di Balikpapan Arifin Samuel Candra dijatuhi vonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Balikpapan tetapi tidak di tahan, vonis ini lebih rendah dari tuntutan JPU Rahmad yang menuntut terdakwa 4 tahun penjara.

Menurut Ketua Majelis Hakim Mustajab SH. MH., dan hakim anggota Bambang Trenggono, SH.,MH, serta Nugrahini Meinastiti SH., Notaris  Arifin dinyatakan bersalah   terbukti menggelapkan 3 sertifikat tanah milik  Jovinus Kusumadi yang sebelumnya adalah klien Arifin sendiri.

 Hakim juga memerintahkan ketiga sertifikat yang saat ini dipegang H Abdul Hakim Rauf, klien Arifin lainnya dan juga dulunya mitra bisnis Jovinus, agar dikembalikan kepada Jovinus. Putusan ini bertentangan dengan  putusan perkara perdata Inkrah yang membatalkan 3 AJB sebagai dasar pengenaan pasal 372 yaitu Putusan Perkara Pengadilan Negeri Balikpapan nomor 159/Pdt.G/2018/PN Bpp dan Putusan Perkara Pengadilan Tinggi nomor 112/PDT/2019/PT SMR, yang menyatakan pengembalian 3 AJB ini ke Abdul Hakim Rauf, sehingga terkesan kasus ini dipaksakan ke ranah pidana.

Atas putusan ini, Terdakwa  Arifin Samuel Chandra didampingi kuasa hukumnya Wuri Sumampouw serta merta banding. Kuasa Hukum Terdakwa , Wuri Sumampouw menyatakan, sejak awal  persidangan majelis hakim sama sekali tidak pernah memperhatikan dan mempertimbangkan bukti dan  fakta-fakta hukum yang disampaikannya, sehingga ia menilai putusan  ini dipaksakan,

 "Majelis mengabaikan bukti dan fakta persidangan yang kami sampaikan. Bahkan perintah mengembalikan sertifikat kepada Jovinus itu menabrak putusan PN Balikpapan sendiri dalam perkara perdata yang sudah inkrah beberapa waktu sebelumnya,” ujarnya.

“Putusan ini akan menjadi preseden buruk bagi para notaris di Indonesia, khususnya di Balikpapan, dimana parah pihak yang meminta perjanjian kesepakatan, tapi belakangan notaris malah yang dituntut. Padahal,  klein kami hanya menjalankan perintah pengadilan dalam pengembalian  3 AJB tersebut. Kami menilai ini adalah peradilan sesat,” tegasnya.

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Rahmad  atas putusan ini juga menyakan banding karena dalam kuasa hukum terdakwa dalam putusan ini banding. “Kuasa hukum menyatakan banding, maka kami JPU juga menyatakan banding alasannya karena akan ada beberapa tingkatan persidangan lagi setelah ini,”

Rahmad menegaskan, meskipun sudah di vonis 2 tahun oleh majelis, namun terdakwa tidak dikenakan penahanan . karena adanya permintaan banding dari kuasa hukum terdakwa.

Sementara itu, persidangan ini juga diwarnai unjukrasa damai yang dilakukan puluhan notaris Balikpapan yang tergabung dalam Pengurus Wilayah Kalimantan Timur Ikatan Notaris Indonesia, dilakukan  usai mengikuti jalannya persidangan.

Aksi ini dilakukan puluhan notrais di depan Kantor Pengadilan Negeri Kelas IA Balikpapan dengan membawa poster dan spanduk yang bertuliskan “Stop Kriminalisasi Notaris – PPAT” `dan “Hentikan Kriminalisasi Notaris -  PPAT”

Pengurus Wilayah Kalimantan Timur Ikatan Notaris Indonesia,  Aji Suryana mengatakan, JJ. SH mengatakan, sebagai asisosiasu profesi dimana Samuel Arifin Chandra, maka pihaknya menyatakan kecewa dengan hasil putusan yang dijatuhka majelis hakim PN Balikpapan.

 “Hal-hal teknis peradilan dan upaya hukum yang dilakukan Samuel Arifin Chandra akan selalu  mendapat dukungan dari para notaris yang tergabung dalam  Pengurus Wilayah Kalimantan Timur Ikatan Notaris Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, kasus yang menimpa notaris Arifin Samuel Candra bermula dari sengketa perdata antara pengusaha Balikpapan berinisial Jovinus dengan rekan bisnis juga pengusaha berinisial Abdul Hakim pada 2017 lalu.

Waktu itu, Abdul Hakim menitipkan 3 sertifikat HGB asli miliknya kepada Notaris Arifin Samuel Candra  pada Desember 2016 dan Januari 2017 lalu. Penitipan ini untuk dilakukan pembuatan akte jual beli tanah dari pemilik asli ke nama pengusaha Jovinus untuk dibalik nama (akte jual beli).

Dan dibuatkan juga kembali akte perikatan jual beli dan kuasa menjual ke pemilik asli Abdul Hakim guna keperluan modal usaha perusahaan/SKBDN yang didirikan bersama yaitu PT. Ocean Perkasa Energi Katulistiwa (OPEK).   Namun tidak terjadi di balik nama  karena modal usaha perusahaan/ SKBDN batal dari bank dan diserahkan kembali kepada Abdul Hakim. Karena AJB yang dikeluarkan kantor notaris Arifin Samuel  Candra juga sudah dibatalkan pengadilan (*/kb).