Kunjungan DPRD Palangkaraya Ke-DPRD Balikpapan Terkait Peningkatan PAD dan Pajak Retribusi - Kabar Balikpapan58.net

Breaking

Senin, 02 Maret 2020

Kunjungan DPRD Palangkaraya Ke-DPRD Balikpapan Terkait Peningkatan PAD dan Pajak Retribusi

BALIKPAPAN,kabarbpp58.net - Senin ( 02/03/2020 ), DPRD Kota Balikpapan mendapat Kunjungan Kerja dari DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kunker ini diwakili oleh Ketua Pansus DPRD Palangkaraya,Riduanto lalu diterima oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Riri Saswita Diano.,A.Md dan Dihadiri juga Oleh Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Thohari Azis.,SH.
Foto : Wakil Ketua Komisi II DPRD Mieke Henny memberikan cendramata kepada Ketua Pansus DPRD Palangkaraya Riduanto
Riduanto menjelaskan bahwa di Palangkaraya di bulan kemarin telah dibuatkan 3 Pansus yang membahas 3 Raperda. Riduanto menambahkan kalau yang di Balikpapan ini adalah Pansus satu  mengenai perubahan perda retribusi yaitu Perda No.03 Tahun 2015 di Kota Palangkaraya.

" Perda tersebut sudah berjalan satu setengah tahun dan akan diubah oleh wali kota. makanya, mereka ini terus kami pelajari lukus lukus yang dianggap lebih baik dari Palangkaraya salah satunya Balikpapan," Kata Ketua Pansus, Riduanto

Di Palangkaraya sendiri hal yang paling krusial di dalam perubahan tersebut adalah mengenai masalah Jasa Pengendalian Menara Tel Komunikasi. Sampai saat ini, Palangkaraya kontribusi dari Menara tersebut adalah Nol Rupiah sementara ada lebih dari 300 Menara.

" Di Balikpapan itu ada retribusi sekitar kurang lebih Rp 1.900.000 per menara per tahun," Ujar, Riduanto.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Thohari Azis menjelaskan bahwa di Balikpapan ini pajak retribusi daerahnya ada 4 item pendapatan asli daerah dan DPRD Palangkaraya ingin belajar bagaimana cara meningkatkan PAD dari Pajak Retribusi, lalu pendapatan lainnya yang di pisahkan.

Thohari menyampaikan juga bahwa komunikasi antara DPPR, BPKAD dan OPD terkait yang berkaitan dengan pajak retribusi daerah itu memang harus baik dengan wajib pajak. Wajib pajak juga harus selalu dimotivasi bahwa pajak retribusi ini untuk kepentingan bersama,” jelanya (triani/kb).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar