Abdulloh : Bagi Hasil Provinsi Ke Balikpapan Terbilang Angkanya Fantastis Diluar Nalar 62 % - Kabar Balikpapan58.net

Breaking

Senin, 20 April 2020

Abdulloh : Bagi Hasil Provinsi Ke Balikpapan Terbilang Angkanya Fantastis Diluar Nalar 62 %

BALIKPAPAN,kabarbpp58.net - Senin ( 20/04/2020 ) , DPRD Kota Balikpapan melakukan pembahasan mengenai Rasionalisasi APBD yang terkait dengan beberapa hal adanya pemangkasan dari DPR Pusat sebanyak 26%.
Foto : Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh S.Sos
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh S.sos menjelaskan ada juga surat dari gubernur bahwa ada perlungan dalam bagi hasil provinsi ke Balikpapan yang terbilang angkanya sangat fantastis dan diluar nalar yaitu 62% . Bisa dibilang pemangkasan ini cukup menyakitkan bagi daerah sehingga mereka akan mencoba bertemu dengan gubernur dan semoga pemangkasan tersebut dapat turun .

Kemudian sebelum pembahasan rasionalisasi DPRD Kota Balikpapan membahas mengenai anggaran untuk penanganan covid 19. Jadi stressing nya adalah bagaimana pemerintah daerah melalui gugus tugas akan membantu masyarakat Balikpapan yang terdampak covid 19. Yang dibantu dalam hal ini bukan hanya gakin tetapi masyarakat yang ada di lingkungan RT yang terdampak seperti tukang sayur , pekerja yang terkena PHK , Pengangguran , Tukang ojek dan lainnya.

Rencananya mereka akan dibantu dalam 3 bulan pertama dan angkanya masih dalam pembahasan. Dalam pembahasan gugus tugas menyampaikan akan memberi 300 ribu untuk bulan pertama , tetapi pihak dari DPRD Balikpapan sendiri mengusulkan 250 ribu untuk empat bulan.
" Teknisnya mungkin di bulan ramadhan ini akan dibesarkan silahkan tetapi totalnya tetap harus 250 untuk 4 bulan," Kata Ketua DPRD Kota Balikpapan , Abdulloh S.sos

DPRD Balikpapan menghendaki 30% dari jumlah KK yang ada di Kota Balikpapan , diharapkan dengan teknis yang diberikan 30% jumlah KK yang terdampak tersebut dapat ter cover oleh bantuan tersebut.

Abdulloh menambahkan bahwa mereka melihat dari pendataan 58 miliar tersebut kalau masyarakat yang terdampak itu termasuk masyarakat yang gakin.

Memang dalam struktur DPRD tidak dimasukkan dalam gugus tugas , tetapi karena fungsi anggaran yang digunakan adalah anggaran APBD maka DPRD membuat bantuan tugas pengawasan covid 19. Tugasnya adalah mengawasi proses pendistribusian batas pembelian.

" DPRD Balikpapan juga menerima bantuan donasi dari masyarakat untuk ditampung dan kemudian diserahkan," ujarnya.(triani)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar