Abdulloh : DPRD Balikpapan Harus Merasionalisasi APBD 2020, Guna Penanganan Covid-19 di Balikpapan - Kabar Balikpapan58.net

Breaking

Kamis, 02 April 2020

Abdulloh : DPRD Balikpapan Harus Merasionalisasi APBD 2020, Guna Penanganan Covid-19 di Balikpapan

BALIKPAPAN,kabarbpp58.net - Kamis ( 02/04/2020), DPRD Kota Balikpapan melakukan kegiatan rapat bersama OPD ( Organisasi Perangkat Daerah ). Kegiatan rapat ini dilakukan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan.
Foto : Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh S.sos

Kegiatan rapat tersebut diantaranya mengenai konsep penanganan Covid 19 di Kota Balikpapan yang sudah mulai meluas di seluruh masyarakat Balikpapan. Selanjutnya, mengenai rencana untuk rasionalisasi anggaran terkait dengan kemungkinan dana bagi hasil pusat yang tidak turun karena pemerintah pusat sudah mengeluarkan peraturan mengenai rencana pemangkasan PPN dan PPH.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh.S,sos menjelaskan bahwa hal tersebut otomatis berpengaruh pada penghasilan nasional. Dalam rangka penanganan Covid 19 dimungkinkan dengan tekanan dari lembaga legislatif.

Perlu diketahui juga bahwa lockdown tidak bisa dilaksanakan karena ada sanksi bagi Pemerintah Daerah baik Gubernur dan Walikota yang melaksanakan lockdown, maka akan mendapatkan sanksi pidana.

" Kami akan menyikapi sampai pada karantina wilayah parsial mungkin per kecamatan ataupun per kelurahan," Kata Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh.S,sos.
Abdulloh menambahkan mengenai karantina kesehatan tetap dilaksanakan PSPB dan PSPB tersebut sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

DPRD Balikpapan juga menghitung mengenai masalah pembiayaan khususnya bagi masyarakat Gakin dan bagi masyarakat yang mempunyai penghasilan tidak tetap. Hal tersebut baru saja di diskusikan berkisaran diantara 200 Ribu - 250 ribu per kk.

" jumlah sementara masih dicari akurasinya, jumlah sementara tersebut sebanyak 250 ribu calon penerima bantuan sosial," ujarnya.

Dari anggaran tersebut DPRD Kota Balikpapan harus merasionalisasi  APBD tahun 2020 dan menghentikan kegiatan sementara selagi menunggu instruksi pusat.

Mereka akan merasionalisasi anggaran secara parsial , artinya anggaran kegiatan yang tidak mendesak tersebut bisa dihentikan untuk membiayai dalam rangka pengurangan pendapatan PAD maupun membiayai penanganan Covid 19 (triani)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar