Anggota Banggar DPRD Balikpapan Taufiq Qul Rahman: Anggaran Penanganan Covid-19, Bisa Mencapai 100 Miliar

Kabarbpp58.net-Balikpapan- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, memperkirakan rasionalisasi anggaran untuk dialihkan dalam program, tanggap darurat Virus Corona (Covid-19) bisa mencapai 50%. Hal itu mengingat kebutuhan anggaran untuk penanggulangan wabah ini cukup besar, dengan estimasi sementara hingga Rp 100 miliar.

Foto : Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Taufiq Qul Rahman

 Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balikpapan Taufik Qul Rahman mengatakan, sesuai pembahasan dengan pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, semua anggaran akan dikaji ulang dan dipindahkan untuk menjadi anggaran penanganan wabah Covid-19, termasuk juga anggaran di DPRD Balikpapan.

"Saat ini pihak eksekutif sedang melakukan rapat evaluasi anggaran, sementara kami di legislatif tinggal kasih stempel persetujuan saja," ungkapnya.

"Karena yang tahu secara detail anggaran mana yang bisa di rasionalisasi itu dari sana," ujarnya.

"Selain itu pihak DPRD juga sudah siap memotong anggaran yang ada saat ini untuk digunakan menanggulangi wabah Covid-19. Salah satunya dengan mengalihkan Rp 6,5 miliar anggaran kesekretariatan," kata Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Taufiq Qul Rahman di ruang Komisi III Selasa (7/04/2020)

Kami siap saja potong anggaran kalau itu untuk kepentingan rakyat, apalagi dampak wabah ini cukup besar dan ada juga dampak sosial yang dialami warga,.

"Yang jelas anggaran sekretariat semua dipotong sampai Rp 6,5 miliar, itu untuk makan, rapat dan lain sebagainya," ucapnya.

Menurutnya ada wacana anggaran dinas keluar daerah akan dialihkan untuk tanggap darurat Covid-19, mengingat ada kemungkinan anggaran itu tidak terpakai karena program tersebut tidak bisa berjalan. Sebab semua daerah sedang memberlakukan kebijakan karantina wilayah bagi pendatang akibat wabah ini," urainya.

 Mengenai jadwal pengesahan, saya mengaku akan mengusahakan secepatnya bersama pihak Pemkot Balikpapan, sebab saat ini sedang dilakukan inventarisasi terhadap pos anggaran yang dianggap bisa dialihkan untuk membiayai pelaksanaan kebijakan pengetatan sosial di Kota Balikpapan," jelasnya (triani).