Ketua Komisi I DPRD Johny Ng : Jika Ditemukan Hal-Hal Melanggar Masalah Harga, Kelompok Pansus DPRD Akan Menindak Permasalahan Tersebut

Kabarbpp58.net,Balikpapan – Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Johny Ng memberikan tanggapan mengenai Jaringan Pengaman Sosial ( JPS ) . Beliau mengatakan bahwa bantuan JPS sebesar 300 Ribu yang diberikan pada tahap I maupun tahap kedua jangan sampai dikurangi karena bantuan tersebut merupakan hak masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Johny Ng

Jika nantinya pada bantuan tersebut ada biaya biaya pajak maupun biaya transport itu merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kota. DPRD Balikpapan juga memiliki Pansus Covid-19 dan akan disampaikan didalam pansus tersebut untuk menindak lanjuti beberapa masyarakat yang mengeluh bahwa dari total bantuan 300 Ribu tersebut pada tahap I yang sampai kepada masyarakat itu hanya kurang lebih 230 Ribu sehingga bisa dikatakan ada kekurangan sekitar 70 Ribu.

“ Maksud saya , seharusnya pada bantuan tahap ke II diharapkan kekurangan dari bantuan tersebut dapat diberikan dan untuk pajak sebaiknya jangan dibebankan kepada masyarakat. Sedangkan bantuan yang diharapkan di tahap ke II malah dikurangi ,” Kata Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Johny NG.

Hal seperti ini tidak bisa ditutupi harus ada transparan dari pihak pemkot, maka dari itu nanti Johny Ng selaku anggota badan pengawas bidang covid-19 akan menyampaikan kepada pansus dan hal tersebut akan dipertanyakan kepada Gugus Tugas Balikpapan maupun Walikota beserta jajarannya.

“ Ada keinginan kedepannya agar bantuan tersebut diberikan berupa uang tunai agar masyarakat tidak ada yang mempermasalahkan lagi,” ujarnya.

Johny juga menambahkan jika ada hal hal yang melanggar seperti masalah harga maka dengan adanya kelompok Pansus DPRD nanti mereka yang akan menindaklanjuti mengenai permasalahan tersebut,”tegas Johny (ben/triani).