Ketua KPU Noor Thoha : Anggaran KPU 53.9 Milyar Akan Dioptimalisasi, Karena masa Pandemi Ada Kegiatan Yang Dipangkas

Kabarbpp58.net.Balikpapan – Diketahui bahwa Perpu No.02 tahun 2020 itu mengamanatkan kepada KPU untuk melakukan penyelenggaraan Pilkada terkait dengan penundaan. Jadi, ketika tahapan tersebut ditunda pada bulan Maret lalu KPU tidak memiliki cantolan hukum sehingga KPU mendorong kepada Pemerintah untuk menurunkan Perpu.

Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha SH dalam pemaparannya depan para awak media

Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha.SH menjelaskan bahwa didalam perpu tersebut diberikan ruang bahwa yang pertama KPU diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan dan diberikan kewenangan untuk menunda dalam hal terkait jika dalam pelaksanaan tersebut ada wabah bencana.

Sebagai tindak lanjut dari perpu tersebut maka dilakukan pertemuan pertemuan Rapat Dengar Pendapat antara KPU dan seluruh penyelenggara dengan komisi II. Diputuskan bahwa pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 atas keputusan bersama antara KPU dan seluruh penyelenggara , Bawaslu , Pemerintah dan Komisi II.

Setelah pilkada diputuskan pada 09 Desember 2020 maka KPU tidak serta merta meng-iyakan atas keputusan 09 Desember tersebut , tetapi KPU menerima putusan penyelenggara pilkada di tanggal tersebut dengan catatan seluruh pembiayaan yang timbul akibat pandemi covid-19 ini ditanggung oleh Pemerintah. Maka ketika musyawarah berjalan pemerintah dapat menyanggupi seluruh penyelenggaraan pilkada dalam masa pandemi ini ditanggung pemerintah.

Oleh karena itu ada 3 skenario pembiayaan , yang pertama adalah optimalisasi anggaran jadi anggaran yang dimiliki KPU berjumlah 53.9 M akan dioptimalisasi karena adanya pelaksanaan penyelenggaraan dimasa pandemi ini ada kegiatan kegiatan yang dipangkas," Kata Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha SH dalam acara Konferensi pers di halam kantor KPU Sabtu (13/06/2020)  .

Optimalisasi yang dilakukan oleh KPU Balikpapan tentu saja yang pertama Balikpapan dihadapkan dengan dua tanggungan, yang pertama kekurangan atas besaran honor kuat kemudian opsi optimalisasi anggaran dan pengajuan kepada APBN.

Kemudian, mulai hari senin nanti KPU Balikpapan akan mulai melantik PPS di 34 kelurahan yang bisa dilaksanakan dimana saja seperti melalui daring,melalui tatap muka dan dipecah per kecamatan. KPU Balikpapan mengambil opsi dilakukan pelantikan secara bergelombang di Kantor KPU Kota Balikpapan, pelantikan akan dilaksanakan Pagi untuk 2 kecamatan, lalu siang 2 kecamatan dan malam 2 kecamatan setelah dilantik langsung akan dibekali kepada PPS yang baru dilantik.(beny)