Sabaruddin : Pendistribusian Jaringan Pengaman Sosial ( JPS ) Dinilai Belum Sempurna

Kabarbpp58.net,Balikpapan-Pada saat ini banyak warga yang menanyakan terkait bagaimana pendistribusian Jaringan Pengaman Sosial ( JPS ) dari Pemerintah Kota kepada warga yang belum mendapatkan bantuan tersebut . Mengenai hal tersebut DPRD Kota Balikpapan mencoba untuk menyampaikan kepada Gugus Tugas Covid 19 bagaimana cara pendistribusian bantuan tersebut.

Foto : Wakil Ketua DPRD Balikpapa , Sabaruddin

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Sabaruddin menjelaskan bahwa akan ada semacam evaluasi nantinya yang diminta oleh Pemerintah Kota mengenai cara pendistribusiannya jika memang ada. Harapannya karena termasuk keluhan dari masyarakat maka DPRD Kota Balikpapan harus mendengarkan keluhan tersebut.

Kalau mengenai efisien ataupun tidak efisien dari kinerja pendistribusian JPS tersebut jika itu dibilang sudah baik tetapi kenyataannya dilapangan masih belum sempurna, pendistribusian tersebut juga tepat sasaran tetapi kenyataannya masih banyak warga yang mengeluh karena tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Sabaruddin menambahkan oleh karena itu DPRD Balikpapan sama sama melihat dilapangan apa saja kendala yang dikeluhkan oleh masyarakat. DPRD Balikpapan juga sudah menyampaikan bahwa warga yang mendapat bantuan tersebut yang masuk kedalam kriteria dari JPS tersebut, tetapi ada sebagian masyarakat yang juga sulit untuk menerima penjelasan tersebut.

Lalu, mengenai pembagian JPS di tahap ke II yang bisa dinilai tidak sesuai dengan target nilai yang disediakan oleh Pemerintah Kota , Sabaruddin menyampaikan bahwa idealnya di bantuan selanjutnya tidak ada lagi sembako tetapi diberikan uang tunai saja.

“ Hal tersebut termasuk evaluasi , karena banyak keluhan bahwa selesai melakukan sidang ditemukan beras yang tidak layak , lalu telur yang diberikan juga banyak yang busuk jika itu diganti maka akan memakan waktu lagi  dan ada juga kue kering yang dibagikan,” Kata Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Sabaruddin.

Keluhan dari masyarakat yang disampaikan pada saat kegiatan reses DPRD bahwa masyarakat memohon dalam bantuan semacam ini diberikan dalam bentuk uang saja jadi masyarakat bisa membeli kebutuhannya sendiri dan pertimbangan ini juga harus didengar oleh pemerintah karena ini adalah sebuah masukkan. ( triani )