KPU Balikpapan Menyepakati KPPS dan PPDP Diperiksa Kesehatan Secara Umum

Kabarbpp58.net,Balikpapan-Rabu ( 08/07/2020 ), KPU Balikpapan melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi kepada seluruh stekholder terkait dengan pemeriksaan kesehatan penyelenggara Ad Hoc di tingkat PPK dan PPS, PPDP dan KPPS.

Ketua KPU Balikpapan,Noor Thoha SH

Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha SH, menjelaskan hal ini harus dikoordinasikan karena ini terkait dengan syarat yang harus dipenuhi oleh mereka, para peserta harus menyerahkan syarat sehat jasmani  rohani, bebas narkotika dan bebas covid-19.

Mendagri memperingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk membantu memfasilitasi KPU dalam hal kesehatan. Lalu, disambut oleh edaran dari KPU agar KPU segara melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah,”kata Ketua KPU Noor Thoha SH,di loby KPU Rabu (8/7/2020)

Menurutnya Pemerintah Daerah sudah tidak sanggup untuk memberikan bantuan dalam hal pendanaan.Sementara Rapid test diperlukan biaya,

“ada surat dari kementrian kesehatan bahwa besaran tertinggi Pemeriksaan Rapid Test itu Rp. 150.000 dan ternyata hal tersebut tidak bisa dilaksanakan di Kota Balikpapan.

Alasan dana Rapid Test Rp 150.000 tersebut tidak bisa dilaksanakan di Balikpapan karena alat rapid yang murah itu diproduksi oleh Dalam Negeri dan baru akan ready stocknya 2 bulan lagi, otomatis biaya rapid sebesar Rp.150.000 itu tidak bisa dilaksanakan di Kota Balikpapan.

" Karena rapid test tidak dapat dilaksanakan sekarang maka kemungkinan nya nanti akan dilaksanakan ketika pemeriksaan KPPS yaitu di sekitar bulan september atau november," Kata Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha.

KPU telah menyepakati KPPS nanti dilaksanakan petugas PPDP diperiksa kesehatannya secara umum dan ditambah lagi dengan mereka harus mengisi assesment pencegahan  covid-19. Jika dari hasil assesment tersebut ternyata ada indikasi pada yang bersangkutan maka perlu tindakan lebih lanjut dan akan dilakukan rapid test.(tri)