Partai Beringin Karya Menyerahkan SK DPD Kepada Ketua KPU Balikpapan - Kabar Balikpapan58.net

Breaking

Kamis, 08 Oktober 2020

Partai Beringin Karya Menyerahkan SK DPD Kepada Ketua KPU Balikpapan

 Kabarbpp58.net,Balikpapan-Ketua Pimpinan Daerah (DPD) Partai Beringin Karya (Berkarya) mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan, Selasa (6/10/2020).

Kedatangan pengurus partai Berkarya ke kantor KPU guna menyerahkan Surat Keputusan (SK) DPD Partai Berkarya kota Balikpapan setelah dilaksanakannya Musyawarah Daerah (Musda) dan terbentuknya kepengurusan DPD Partai Berkarya Kota Balikpapan. Hal tersebut dijelaskan Dr Can Jefri A.Md,S.S,M.Pd, kepada awak media saat menggelar jumpa pers dikantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Berkarya, Komplek Ruko Mall Fantasi, Balikpapan Selatan (Balsel).

"Penyerahan SK merupakan bentuk tidak lanjut kepartaian yang harus dilaporkan ke KPU dengan memberikan SK, baik itu SK Kemenkumham, SK DPW dan SK DPD secara hirarki "ungkapnya "Kami sudah sampaikan ke KPU, dan Alhamdulillah.. Ketua KPU sendiri yang menerima kami Yakni Noor Thoha dan beliau dengan sangat terbuka menerima SK Kemenkumhan dan SK secara hirarki Partai Beringin Karya"tutur Jefri.

"Berikut juga kami menyerahkan bendera partai yang terbaru sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dengan beckgraund berwarna putih dan terdapat tambahan tulisan "Beringin Karya" pada pita"lanjut ketua DPD Partai Berkarya Balikpapan.

Sebagaimana diketahui warna background bendera partai Berkarya yang lalu berwarna kuning, setelah dilakukan pembaharuan kini berubah warna Putih, serta ada sedikit tambahan pada pita yang terdapat pada lambang partai Berkarya yakni "Beringin Berkarya". "Di pita lambang partai yang lalu bertuliskan Berkarya, namun sekarang sudah berubah menjadi Beringin Karya," Ujarnya.

Terkait adanya dualisme partai Berkarya di Balikpapan, Ketua DPW Partai Berkarya Kalimantan Timur (Kaltim) Haji Karmin Laonggeng SE menuturkan jika dualisme yang berkembang dimasyarakat sebenarnya tidak ada. Yang mana semua berasal dari satu partai sebelum adanya SK terbaru dari Kemenkumham tertanggal 30 Juli 2020, hanya saja ada pihak yang masih ingin menggunakan atribut Berkarya yang lama, yakni berwarna Kuning.

"Perlu diketahui, untuk seragam berwarna kuning sudah tidak ada lagi, karena sesuai dengan AD-ART partai dan keputusan Munaslub semua menjadi warna Putih," jelas Karmen "Jadi partai Berkarya hanya satu," tegas Karmin. Dirinya berharap, pihak yang masih menggunakan atribut partai yang lama agar bisa memahami, namun jika masih memaksakan tentu saja bertentangan dengan Hukum.

Karmin sendiri inginnya partai Berkarya tetap menyatu, hanya saja pihak lain yang masih menggunakan atribut lama agar bisa menyadari dan masyarakat bisa mengetahui.

"Bahwa yang sebenar-benarnya dapat menggunakan atribut partai Berkarya hanya satu yakni Partai Berkarya yang memiliki SK resmi dari Kemenkumham dengan pucuk pimpinan dipegang oleh Muchdi Purwoprandjono atau lebih dikenal Muchdi PR dan Sekjen Badaruddin Andi Picunang"jelas H.Karmin Karmin menambahkan, kepengurusan dirinya hanya mengikuti SK terbaru dari Kemenkumham, pasalnya SK Kemenkumham tahun 2018 sudah dicabut dan tidak bisa dipergunakan lagi.

"Sehingga, dari 3 Kabupaten/Kota yang mengusung segera mengambil langkah untuk melakukn musyawarah untuk pembentukan"tuturnya "Alhamdulillah.. ditanggal 2 September semua terbentuk, dan parta Berkarya bisa mengusung Pasangan Calon (Paslon) yang maju di Pilkad 9 Desember mendatang,"Katanya Karmin.

menegaskan kembali, jika kepengurusan partai Berkarya hanya satu, tidak ada yang lain (dua), karena SK yang dikeluarkan hanya satu. Sementara itu, Ketua Bidang Hukum partai Berkarya Alfian M Aszari SH ikut menegaskan Jika pada dasarnya secara hukum partai Berkarya tidak ada dualisme, berdasarkan Kemenkumham tertanggal 30 Juli 2020, maka itulah partai Berkarya. Dengan adanya keputusan itulah, ditegaskan kembali bahwa tidak ada partai Berkarya yang lain.

"Apapun yang dilakukan orang maupun kelompok, atau bisa dikatakan yang mengaku-ngaku sebagai partai Berkarya, secara hukum itu tidak ada dan Saya sudah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Kaltim, maka apa yang dilakukan orang tersebut "ILEGAL," Lanjut Alfian, pihaknya diam bukan berarti tidak mau bertindak, hanya saja partai Berkarya yang ada sekarang ingin simpatisan partai dan kader-kader yang ada tetap solid dan bersikap positif.

"Jadi perlu dipahami, bahasa hukum saya, tidak ada lagi partai Berkarya selain partai Berkarya dibawah kepemimpinan Muchdi PR," Dalam rangka meningkatkan kinerja, Partai Berkarya Terus melakukan Perbaikian, salah satunya adalah pembentukan ADRT yang baru.

Kisruhnya dualisme kepemimpinan di Partai Berkarya kini sudah berakhir dengan terbitnya Surat Keputusan(SK) dari Kemenkumham tanggal 30 juli 2020.dibawah kepemimpinan Muchdi PR.(tri)

 

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar